Saat
ini Pemerintah Indonesia sedang sibuk membahas masalah kenaikan BBM serta
peniadaan subsidi BBM bagi masyarakat yang kurang mampu. Kedua isu tersebut
cukup hangat karena memang sudah hampir 100 kali Kabinet Indonesia Bersatu
jilid II dibawah Presiden SBY ini melakukan rapat pembahasan kenaikan BBM sejak
2009.
Banyak
sekali kalangan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah ini, apalagi
terkait peniadaan subsidi BBM. Beberapa waktu lalu, salah satu tokoh Nasional,
Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan dalam akun twitternya
(@mdinsyamsuddin), bahwa menaikan harga BBM sesuai harga pasar dunia itu
melanggar keputusan MK tahun 2003. Beliau juga mengatakan, bahwa kebijakan
pemerintah untuk mencabut subsidi BBM ini termasuk perintah LOI IMF.
Tak
lama setelah kultwit yang diberikan oleh Din Syamsuddin, salah satu akun
fenomenal di twitland, yaitu @triomacan2000 memberikan komentar terkait subsidi
BBM tersebut. Akun ini memberikan berbagai macam fakta terkait subsidi BBM yang
menurutnya “sangat” merugikan negara.
Menurutnya,
produksi minyak mentah di Indonesia saat ini ialah 840.000 barrel/hari,
sedangkan konsumsi domestik Indonesia mencapai 1.4 juta barrel/hari. Dari
840.000 tersebut, hak milik Indonesia ialah 80%, yaitu sekitar 672.000
barrel/hari, sehingga realitanya, Indonesia harus import minyak sebanyak
728.000 barrel/hari atau 265.720.000 barrel/tahun. Menurutnya, kemungkinan
hasil minyak Indonesia di tahun 2022 akan habis.
Menurut
@triomacan2000, isu BBM selalu dipolitisir oleh berbagai pihak yang mempunyai
kepentingan pribadi di Indonesia. Karena faktanya, BBM bersubsidi seringkali
“dimainkan” oleh mafia di Indonesia. Permainan ini terjadi karena adanya
disparsitas/selisih harga BBM di Indonesia yang hanya 4500/ltr sedangkan harga
pasar dunia diatas 10.000/ltr. Karena disparsitas tersebut, oknum Pertamina,
aparat dan juga mafia dapat melakukan permainan untuk menjual BBM bersubsidi ke
luar negeri.
Fakta
lain terkait BBM ini menurut akun tersebut ialah, subsidi BBM yang dilakukan pemerintah
mengakibatkan pembengkakan APBN Indonesia. Sejak tahun 2009, subsidi BBM ini
tembus angka 800 Triliun rupiah, sehingga pemerintah terpaksa berhutang ke
berbagai negara. Berdasarkan data, total hutang Indonesia per Februari 2013
mencapai 1988.87 Triliun rupiah. Akibatnya, APBN tak punya cukup dana untuk
pembangunan /kesejahteraan masyarakat.
Dari
berbagai fakta tersebut, menurut @triomacan2000, terdapat dua hal yang bisa
dilakukan oleh pemerintah kita untuk dijadikan solusi. Pertama ialah penegakan
hukum sebaik mungkin terhadap mafia serta oknum yang merugikan negara. Akan
tetapi hal ini menurutnya sangat sulit dilakukan oleh pemerintah kita. Sehingga
solusi terbaik ialah menghilangkan disparsitas harga BBM, dengan kata lain
meniadakan subsidi BBM bagi masyarakat Indonesia. sehingga APBN yang
dialokasikan untuk subsidi tersebut bisa dialihkan fungsinya untuk
kesejahteraan masyarakat di bidang yang lain. (red:Hamzah)
0 komentar:
Posting Komentar